KE SEKOLAH

Melalui Peraturan Pemerintah no 28 tahun 1990 yang ditandatangani oleh pak Harto (presiden RI ke 2) tanggal 10 Juni 1990 menetapkan program wajib belajar 9 tahun. Sudah seperempat abad (= 25 tahun) berlalu, pelaksnaannya masih saja banyak kekurangannya, mulai dari sarana dan prasarana, guru (kuantitas, kualitas dan fasilitas), kurikulum (kurikulum ala Mendiknas M. Nuh hanya berlangsung 6 bulan untuk klas 4 SD). Siapa yang bertanggung jawab? Ga ada. Ganti menteri ganti kebijakan, ganti kurikulum, ya ganti buku.

Lihatah bagaimana anak-anak ini harus menuju ke sekolah.

Ini masih ga seberapa. Ada lagi lho yang lebih mengerikan, sampai sampai harus mempertaruhkan naywa segala. 

Jembatan gantung yang rusak dan amat berbahaya menjadi pilihan tunggal buat anak-anak pergi ke sekolah

Pemerintah setempat tidak berbuat apa-apa, mungkin sibuk ngurusi proyek yang ada duitnya, supaya pimpronya kebagian dan bisa beli mobil baru. Hehe..

Ini ada di Indonesia lho, negara yang sudah 70 tahun merdeka. Lha mbok para koruptor itu disita semua hartanya, lalu duitnya buat bangun jembatan di sini. Atau perusahaan-2 besar yang gembar gembor punya program CSR suruh ngeluarin dananya untuk bikin jembatan. Mungkin mereka lebih suka punya program CSR yang bisa diliput TV dan dilihat banyak orang. Wong CSR itu juga sarana beriklan kok.

Mau sekolah aja susah. Kalau di kota biayanya mahal. Di pelosok harus punya nyawa cadangan.

Kondisi seperti in bahkan terjadi pula di kampung halaman tempat kelashiran Yusuf Kalla.

Selain nyebrang sungai lewat jembatan rusak, ada juga yang harus menembus hutan atau naik perahu. Alam bisa menjadi kendala besar. 

Mudah-mudahan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi bisa mengatasi ini semua. Demi tujuan "mencerdaskan kehidupan bangsa"